Senin, 03 Agustus 2026, 07:05:00, 0
Ketua DPD Koperasi Wahana Kalpika (KWK) Jakarta Utara, H Ramly Hi Muhamad memuji kinerja Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan BUMD PT Transjakarta sudah baik, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Selama ini Dishub DKI dan PT Transjakarta tidak pernah minta uang untuk mengeluarkan izin trayek baru Jaklingko.
Namun, Ramly meminta Dinas Perhubungan dan BUMD PT Transjakarta menyampaikan klarifikasi dugaan praktik jual beli trayek yang diungkap anggota Komisi B DPRD Hengky Wijaya.
"Klarifikasi itu penting disampaikan kepada semua pihak terkait agar masalah itu menjadi terang benderangan. Bukan informasi yang tidak benar, dan merugikan pihak tertentu," ujar Ramly Hi Muhamad yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.
Dugaan jual beli trayek Jaklingko kemungkinan benar adanya, dan bisa jadi tidak benar. "Kalau secara perorangan tidak mungkin ada jual beli trayek Jaklingko. Nah jika pemain baru yang membeli trayek itu sudah pasti badan usaha (PT, CV atau Yayasan) bisa saja.," kata Ramly.
Kalau operator perorangan ( pemilik armada Jaklingko) tidak mungkin punya uang sebanyak itu untuk membeli trayek. "Kalau perorangan, melakukan peremajaan armada saja mesti pinjam uang ke bank. Nah PT, CV atau Yayasan yang punya uang sebanyak itu," tutur Ramly lagi
"Kami berharap dugaan jual beli trayek Jaklingko yang diungkap Pak Hengky bisa menjadi bahan instruspeksi jajaran Pemprov DKI Jakarta," ucap politisi senior Partai Golkar ini.
Lebih lanjut Ramly percaya penuh tidak ada jual beli trayek Jaklingko, karena trayek adalah pelayanan transportasi untuk masyarakat Jakarta. Sementara itu, terkait penggunaan APBD untuk subsidi Transjabodetabek sedang dievaluasi tarifnya agar PSO tidak membebani APBD DKI.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI, Hengky Wijaya mengungkap dugaan praktik jual beli trayek angkutan JakLingko yang disebut berkaitan dengan mekanisme subsidi pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO). Dia mengaku pernah ditawari uang hingga Rp4 miliar untuk membuka trayek baru.
Hal ini disampaikan Hengky dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pekan lalu.
Ia meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI mengevaluasi sistem subsidi JakLingko sekaligus menelusuri dugaan penyimpangan tersebut.
“Saya pernah ditawarkan untuk buka trek baru JakLingko, saya ditawarkan Rp 4 miliar. Kaget saya, buka trek saja dikasih Rp 4 miliar, saya bilang pasti nggak beres ini. Saya cek lagi di bawah, ternyata benar,” kata Hengky, Kamis (30/7/2026).
Sumber : https://www.suarakarya.id/nasional/26017457158/ketua-kwk-jakut-h-ramly-puji-kinerja-dishub-dki-dan-pt-transjakarta-namun-dugaan-praktik-jual-beli-trayek-harus-dibuka-agar-terang-benderang
Share Berita Ini
